Follow detikFinance
Jumat 19 May 2017, 17:54 WIB

Kendala Lahan Jadi Hambatan Pemerintah Bangun Rumah Murah

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Kendala Lahan Jadi Hambatan Pemerintah Bangun Rumah Murah Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Kendala penyediaan lahan menjadi tantangan terbesar pemerintah dalam menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu harga tanah yang semakin tinggi juga membuat pemerintah sulit untuk menyediakan lokasi lahan yang memadai aksesibilitasnya bagi masyarakat.

"Tanah ketersediaannya makin sedikit, harganya juga makin mahal," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti dalam diskusi media di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Selain itu, Lana menjelaskan ada beberapa tantangan lainnya bagi pemerintah dalam menyediakan perumahan bagi MBR. Di antaranya perencanaan tata ruang yang tidak mendukung aksesibilitas masyarakat, mulai dari lokasi perumahan MBR yang jauh dari pusat ekonomi dan hunian berimbang.

Ketersediaan listrik di daerah juga menjadi penghambat yang sangat mengganggu. Penyediaan jaringan listrik ke perumahan yang dibangun pengembang cenderung lambat lantaran lokasinya yang jauh dari pusat.

"Proses perizinannya juga, misalnya untuk air minum, listrik. Karena lokasi perumahan MBR itu seringkali di tempat yang jauh dan kecil, sehingga skala ekonominya terlalu sulit difasilitasi oleh Pemda," tuturnya.

Tantangan lainnya bagi pemerintah dalam menyediakan perumahan bagi MBR di antaranya terbatas aksesnya bagi MBR pekerja sektor informal untuk mendapatkan skema pembiayaan rumah.

"Ketersediaan kredit, akses kredit untuk pekerja sektor informal, dari data BTN itu menunjukkan masih kurang dari 2,5% yang bisa diakses oleh pekerja sektor informal. Kita akan upayakan ke depan program-program yang bisa lebih diakses oleh pekerja informal," pungkasnya.

Temukan Penumpangan

Pemerintah menemukan sejumlah penyimpangan yang ditemukan di lapangan. Direktur Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, Budi Hartono mengatakan ada sejumlah catatan penyimpangan yang ditemukan di lapangan, di antaranya tidak ditaatinya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh MBR.

"Kita ingin supaya MBR untuk menaati hak dan kewajibannya. Kewajibannya setelah menerima FLPP ini harus ditepati, tidak boleh dipindahtangankan, disewakan, dikontrakkan, apalagi dijual. Kami temukan itu di lapangan," kata dia.

"Hal ini jadi catatan penting bagi kita sehingga masyarakat mengetahui ini, karena nanti kena sanksi masyarakatanya sendiri, bahwa dana FLPP ini akan ditarik sehingga mereka akan dikenakan bunga komersial untuk mencicil," tambahnya.

Ia juga meminta kepada pengembang dan perbankan sebagai stake holder terkait agar menaati peraturan berlaku, di mana kualitas dan fasilitas bangunan agar terpenuhi sehingga sesuai dengan aturannya.

"Kadang kita jumpai kualitas bangunannya sangat tidak memadai dan sarana listrik dan airnya juga tidak dipenuhi. Perbankan juga, sebelum akad KPR kan harus memastikan rumahnya layak huni. Ini sering kita jumpai di lapangan masih belum lengkap," tutur dia.

Masyarakat juga diimbau waspada akan terjadinya penipuan mengenai penjualan rumah FLPP milik pemerintah. Pasalnya, pihaknya mendapatkan laporan dari Ombudsman Yogyakarta, adanya penipuan kepada masyarakat berupa modus penjualan rumah FLPP. Meski masih mengumpulkan data terkait hal ini, ia berharap masyarakat di kota lainnya bisa waspada terkait modus penipuan seperti ini.

"Masyarakat jangan sampai tertipu. Dan laporan dari Ombudsman ini akan kita tindak lanjuti dengan serius," tukasnya. (dna/dna)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed