Follow detikFinance
Jumat 21 Apr 2017, 12:49 WIB

102 Perusahaan Besar Belum Ikuti Program Jaminan Pensiun

Niken Widya Yunita - detikFinance
102 Perusahaan Besar Belum Ikuti Program Jaminan Pensiun Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Perusahaan yang tidak memperhatikan hak pekerjanya masih banyak. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BPJS Ketenagakerjaan menguatkan kinerja Tim Pemeriksa Terpadu.

Hak pekerja yang tidak diperhatikan perusahaan seperti perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), termasuk Jaminan Pensiun (JP).

Tim Pemeriksa Terpadu ini dibentuk oleh Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Anggotanya tenaga pengawas dari kedua institusi, termasuk di tingkat daerah. Tujuan tim yang dibentuk berdasarkan perjanjian kerja sama antara Kemnaker dan 2 BPJS pada 2015 ini yakni meningkatkan perluasan kepesertaan dan kepatuhan dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja, Maruli Apul Hasoloan, mengungkapkan, tim tersebut sudah bekerja sejak Juni 2016. Penerbitan tim berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Kemnaker dengan 2 BPJS.

"Selama tahun 2016, tim ini telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada 61 perusahaan besar terkait kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hasilnya 31 perusahaan patuh memenuhi hak pekerjanya terkait jaminan pensiun," ujar Maruli dalam keterangan tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan, Jumat (21/4/2017).

Maruli dan Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, E Ilyas Lubis mengadakan jumpa pers tentang Pemeriksaan Perusahaan Tidak Patuh Jaminan Sosial di Gedung Kemnaker, Jakarta, Kamis (20/4/2017) kemarin.

Maruli menambahkan, untuk 2017, sampai dengan April, tim telah menyelesaikan pemeriksaan pada 71 perusahaan. Hasilnya sebagian besar berkomitmen segera mengikuti program JP.

"Ke depannya, setelah 71 perusahaan selesai diperiksa, kami akan lanjutkan sidak pada 102 perusahaan besar yang masih membandel termasuk BUMN. (Pemeriksaan) Untuk mengecek kepatuhan pada program jaminan pensiun," kata Maruli.

Tahapan Pemeriksaan diawali pemeriksaan bersama oleh anggota tim, setelah itu diterbitkan nota pemeriksaan untuk perusahaan yang terbukti tidak patuh. Apabila perusahaan masih belum patuh juga, maka akan diterbitkan nota penegasan.

"Jika nota penegasan juga tidak diindahkan, maka tim pemeriksa akan membuat rekomendasi tidak mendapat pelayanan publik tertentu (TMP2T) sesuai PP 86/2013 dan Permen 23 tahun 2016," lanjut Maruli.

Maruli juga menyatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada 192 ribu perusahaan wajib belum daftar (PWBD) dan akan mengirimkan lagi kepada 26 ribu PDS Jaminan Pensiun.

Maruli menutup Press Conference dengan menegaskan kegiatan Tim ini akan terus dilakukan, bahkan ditingkatkan intensitasnya kedepan. "Kami akan terus berusaha menertibkan perusahaan bandel dengan menggandeng berbagai pihak, untuk memastikan hak-hak pekerja di Indonesia terpenuhi sesuai amanat UU", pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, E Ilyas Lubis memastikan perusahaan yang telah atau akan diperiksa oleh tim merupakan perusahaan yang berdasarkan omset per tahunnya telah wajib mengikuti program JP. Selain itu perusahaan tersebut telah mengikuti program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan kematian (JKm).

"Selain kepatuhan pada program JP, kami juga akan memeriksa apakah perusahaan tersebut masuk dalam kategori perusahaan daftar sebagian (PDS) tenaga kerja. PDS yaitu perusahaan yang belum mendaftarkan seluruh pekerjanya, dan kategori PDS upah yaitu perusahaan yang melaporkan upah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, gaji pokok ditambah tunjangan tetap," jelas Ilyas.

Pemeriksaan oleh tim dibagi menjadi 5 periode berdasarkan regional kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaaan. Periode satu sampai tiga untuk perusahaan yang terdaftar pada kantor wilayah Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah telah dilaksakan.

Selanjutnya, periode empat dan lima akan menyusul untuk perusahaan yang terdaftar pada kantor wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Sumatera Bagian Selatan (Sumbangsel), Sumatera Barat dan Riau (Sumbariau), Kalimantan, Sulawesi Maluku (Sulama), dan Bali Nusa Tenggara Papua (Banuspa). Pemeriksaan akan berakhir pada 2 Juni 2017. (nwy/hns)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed