Follow detikFinance
Senin 13 Mar 2017, 20:35 WIB

Menperin dan Pengusaha Mebel Bertemu Jokowi, Ini yang Dibahas

Hendra Kusuma - detikFinance
Menperin dan Pengusaha Mebel Bertemu Jokowi, Ini yang Dibahas Foto: Muhammad Idris-detikFinance
Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto, bersama Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) telah menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Airlangga mengatakan, pertemuannya tersebut menindaklanjuti permasalahan yang selama ini menghambat produk furnitur Indonesia.

"Terkait dengan apa yang kemarin kita bahas ada beberapa hal yang diperlukan untuk dipermudah untuk ekspor, mislanya terkait dengan fasilitas KITE dan mekanisme pelaporan larangan terbatasnya itu disimplifikasi," kata Airlangga di Komplek Istana, Jakarta, Senin (13/3/2017).

Dalam pertemuan itu juga dibahas tentang Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Di mana, SVLK diminta untuk disederhanakan dan bisa dikomunikasikan kepada seluruh konsumen.

Menurut Airlangga, furnitur dalam negeri memiliki pasar yang cukup bagus di global, hanya saja seperti di eropa sosialisasi SVLK harus terus ditingkatkan agar lebih banyak dimengerti.

Lalu, membahas mengenai bahan baku furnitur yang selama ini pengurusannya masih belum sederhana.

"Masalah karantina juga terkait sample ini akan coba disederhanakan, sample ini misalnya untuk kulit, misal kulit harus dikarantina, nah ini yang akan kita coba, kalau kulit sudah jadi, supaya dipermudah dalam format sample," tambahnya.

Untuk teknologi, kata Airlangga, produsen Indonesia sudah menguasai, seperti pada International Furniture Expo (IFEX) 2017 yang diakui oleh banyak buyer luar negeri bahwa produk Indonesia menjadi yang terbaik dibandingkan Singapura.

Airlangga melanjutkan, pemerintah juga telah menyiapkan fasilitas pajak seperti tax allowance bagi para pelaku usaha furniture di Indonesia. Kebijakan perpajakan juga agar produk furnitur Indonesia semakin bersaing di dunia.

"Ini kita sudah ada tax allowance, ini terkait dengan pengusaha besar yang bisa memanfaatkan pajak karena ini kan juga berkaitan dengan administrasi yang mereka miliki. Kalau mereka minta kita biasa memberikan rekomnedasi, sudah ada 5 perusahaan mendapatkan ini," tukasnya. (hns/hns)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed