Follow detikFinance
Senin 17 Jul 2017, 12:49 WIB

Ditjen Pajak Kejar 5.000 Orang yang Tak Ikut Tax Amnesty

Hendra Kusuma - detikFinance
Ditjen Pajak Kejar 5.000 Orang yang Tak Ikut Tax Amnesty Foto: Tim Infografis, Andhika Akbarayansyah
Jakarta - Target penerimaan perpajakan dalam postur sementara anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBNP) tahun anggaran meningkat sebesar Rp 20 triliun dari APBN 2017.

Target shortfall atau jumlah kurang penerimaan pajak dari target di postur sementara anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBNP) 2017 menjadi Rp 30 triliun.

Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBNP) 2017 shortfall diasumsikan sebesar Rp 50 triliun dengan target penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.450,9 triliun. Sedangkan di postur sementara target diproyeksikan sebesar Rp 1.472,7 triliun atau naik Rp 20 triliun.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan telah memiliki beberapa upaya dalam mengejar target tersebut, melalui pemeriksaan maupun penindakan.

Ken menyebutkan, Ditjen Pajak telah memegang data untuk melakukan pemeriksaan dan penindakan. Upaya tersebut juga akan diutamakan kepada para wajib pajak (WP) yang tidak mengikuti tax amnesty.

"Yang diperiksa karena tidak ikut tax amnesty itu iya, karena kita punya datanya, tapi yang ikut enggak. Jadi yang 5.000 itu yang tidak ikut tax amnesty," kata Ken di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Ken menyebutkan, bagi para WP yang sudah mengikuti tax amnesty, maka harta tahun 2016 ke bawah sudah tidak lagi diperiksa. Namun, jika dari data Ditjen Pajak yang masih ada peserta yang belum lengkap melaporkan data hartanya, maka akan diimbau untuk dilaporkan dalam laporan pajaknya.

Namun, bagi WP yang sama sekali tidak mengikuti tax amnesty akan dilakukan pemeriksaan hingga penindakan.

"Harta 2015 ke bawah yang ikut tax amnesty enggak mungkin diperiksa dong," tambah dia.

Tidak hanya itu, dalam mengejar setoran sektor perpajakan di 2017 juga akan mengandalkan setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang mana harus menangkap penunggak pajak.

"Itu gijzeling, setiap KPP saya minta untuk penagihan yang sudah inkrah tapi belum bayar itu gijzeling, dalam rangka law enforcement," tukas dia. (mkj/mkj)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed