• Sabtu, 04/02/2012 14:03 WIB
  SBY Kasih Aset ke 3 BUMN Perhubungan Rp 2,7 Triliun
• Sabtu, 04/02/2012 13:07 WIB
  Ngumpetin Data Pajak, Bank Tertua Swiss Digugat AS
• Sabtu, 04/02/2012 12:14 WIB
  Duh! Sekelas BPOM dan MUI Saja ada Pungli
• Sabtu, 04/02/2012 11:37 WIB
  Tarif Tol Jagorawi-Cimanggis Ditetapkan Rp 3.500
• Sabtu, 04/02/2012 10:58 WIB
  Walah! Kenaikan Upah Minimum Jadi Kampanye Kepala Daerah
• Sabtu, 04/02/2012 10:42 WIB
  Kenaikan Upah Jadi 'Lonceng Kematian' Pengusaha Kecil

Senin, 06/09/2010 17:17 WIB
Tak Mau Terjebak Utang, Pemerintah Hati-hati Setujui Anggaran 
Ramdhania El Hida - detikFinance

Jakarta - Pemerintah akan lebih selektif dalam menyetujui anggaran belanja, agar APBN lebih prudent dan Indonesia tak terjebak dalam utang. Anggaran pembangunan gedung dan perjalanan dinas yang tak perlu akan dipangkas habis.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, APBN harus dikelola dengan hati-hati dan prudent mengingat ancaman krisis ekonomi masih berpotensi terjadi pada 2011 jika mengamati perekonomian global yang belum terlalu pulih.

"Oleh sebab itu kita harus mengelola APBN secara prudent, bukan konservatif. Pokoknya prudent. Dengan defisit 1,7%, kita anggap prudent yang tidak terlalu memberatkan sisi utang," tegasnya.

Hatta menilai salah satu pengelolaan APBN yang prudent adalah dengan melakukan efisiensi belanja di sejumlah pos yang tidak terlalu penting untuk kemudian dialihkan untuk menambah anggaran belanja infrastruktur.

"Misalnya pembangunan gedung baru, itu bisa ditunda dengan memanfaatkan gedung yang sudah ada. Perjalanan dinas yang tidak perlu ditunda, dan kegiatan-kegiatan yang overheat yang bisa ditunda," ujarnya.

Artinya, tegas Hatta, proporsi belanja modal ke depannya harus lebih besar dibandingkan belanja pegawai. Dengan demikian, APBN dapat mendorong pembangunan infrastruktur dasar sekaligus berperan sebagai stimulus ekonomi.

"Kalau kita bicara menambah dari porsi yang ada, tentu kita harus menggeser (anggaran belanja) dari pos-pos tertentu. Kecuali kita ingin menaikkan defisit anggaran dan kita belum sampai ke situ," ujarnya.

Hatta menilai saat ini waktu yang tepat untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Namun, harus disadari pendanaannya tidak hanya bisa mengandalkan APBN, tetapi perlu juga melibatkan swasta melalui skema kemitraan (public private partnership).

"Jadi iklim ini mendorong masuk infrastruktur mendorong pertumbuhan sektor riil. Untuk infrastruktur dasar, misalnya membangun waduk, infrastruktur
pangan, irigasi, memang itu porsinya pemerintah. Tetapi juga termasuk mendorong infrastruktur dasar ke PPP, seperti penyediaan air bersih dan sehat untuk masyarakat, dan perumahan," tandasnya.

Selain itu, belajar dari kegagalan Eropa yang telalu menggenjot stimulus fiskal, pemerintah juga tak akan gegabah dengan mengeluarkan banyak anggaran stimulus sehingga defisit terjaga dan utang tidak terus membengkak.

Menurutnya, alokasi anggaran stimulus yang berlebihan di Eropa menyebabkan sejumlah negara dihadapkan pada beban defisit yang terlalu tinggi. Pada akhirnya, lanjut Hatta, hal ini berdampak mengurangi kepercayaan para pelaku ekonomi.

"Misalnya Yunani yang tidak mampu membayar utang yang berakibat kepada krisis kepercayaan. Artinya (APBN) harus dikelola secara prudent," ujarnya.

(nia/dnl)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!