• Sabtu, 04/02/2012 14:03 WIB
  SBY Kasih Aset ke 3 BUMN Perhubungan Rp 2,7 Triliun
• Sabtu, 04/02/2012 13:07 WIB
  Ngumpetin Data Pajak, Bank Tertua Swiss Digugat AS
• Sabtu, 04/02/2012 12:14 WIB
  Duh! Sekelas BPOM dan MUI Saja ada Pungli
• Sabtu, 04/02/2012 11:37 WIB
  Tarif Tol Jagorawi-Cimanggis Ditetapkan Rp 3.500
• Sabtu, 04/02/2012 10:58 WIB
  Walah! Kenaikan Upah Minimum Jadi Kampanye Kepala Daerah
• Sabtu, 04/02/2012 10:42 WIB
  Kenaikan Upah Jadi 'Lonceng Kematian' Pengusaha Kecil

Minggu, 05/09/2010 12:28 WIB
Industri Jamu Resah Maraknya 'Jamu' Oplosan 
Suhendra - detikFinance

Jakarta - Para pelaku industri jamu merasa resah terhadap maraknya jamu oplosan yang hangat dibicarakan belakangan ini. Jamu oplosan bukan hanya merusak citra jamu sebagai obat alami yang aman,  namun 'jamu' oplosan juga membahayakan kesehatan konsumen.

"Jamu oplosan hampir 60% tersedia di pedagang-pedagang jamu, ini karena permintaan masyarakat. Faktanya jamunya tak dijual lagi, tapi berkedok jamu oplosan, padahalnya isinya spiritus," kata Ketua Umum GP Jamu sekaligus Presdir PT Nyonya Meneer, Charles Saerang di Jakarta, Sabtu (4/9/2010)

Charles menuturkan fenomena 'jamu' oplosan sejatinya sudah terjadi pada era tahun 1980-an, dimana banyak ditemukan di warung-warung jamu pinggir jalan. Namun karena perhatian dan pengawasan pemerintah lemah maka tren 'jamu' oplosan terus terjadi.

"Ini yang membuat kepercayaan terhadap jamu menjadi rusak," katanya.

Ia mengatakan perputaran bisnis 'jamu' oplosan mencapai miliaran rupiah per tahun. Charles menduga, 'jamu' oplosan ini melibatkan kurang lebih ratusan ribu kedai-kedai jamu yang tersebar di masyarakat.

"Saya khawatir kalau ini tidak diperhatikan akan menjadi jamu gendong, jadinya lebih dekat kepada masyarakat," katanya.

Seperti diketahui akhir bulan Agustus 2010 lalu ditemukan kasus meninggalnya 12 orang karena jamu oplosan di wilayah Jagakarsa Jakarta Selatan.

Para korban sebelumnya meminum 'jamu' oplosan untuk kekuatan dan anti capek. Setelah diselidiki ternyata 'jamu' oplosan itu mengandung ginseng, pasta whiski, asem jawa, minuman anggur, alkohol 70%, yang sejatinya bukan lah produk jamu.

"Yang namanya jamu seharusnya adalah produk natural kesehatan," katanya.

Charles juga menambahkan saat ini kewenangan pembinaan industri jamu sangat memprihatinkan.

Industri jamu masih berada dibawah pembinaan kementerian kesehatan sesuai dengan PP No 17 Tahun 1986 mengenai Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Industri. Namun kenyataannya, lanjut Charles, industri jamu seperti anak tiri yang tak mendapat perhatian, dan berjalan sendiri tanpa pembinaan.

"Saya ingin menge-push kementerian perindustrian. Sebab kalau bicara keseluruhan, industri lah yang bertanggung jawab," katanya.

Ia berharap PP No 17 tahun 1986 bisa direvisi agar kewenangan pembinaan industri jamu masuk wilayah industri. Kalangan DPR-RI melalui komisi IX pun sudah menyatakan ada beberapa hal yang harus disempurnakan dalam PP tersebut termasuk soal pembinaan industri jamu.


 

 

(hen/dro)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!