• Kamis, 09/02/2012 17:35 WIB
  Pemda Sulsel Dituding Tak Becus Garap Potensi Ekonomi Bahari
• Kamis, 09/02/2012 17:18 WIB
  Pengusaha Ritel Bantah Minimarket Makin Menjamur di Jakarta
• Kamis, 09/02/2012 16:46 WIB
  PT Pos Siap Kirim 245.000 Surat & 16.000 Paket di 2012
• Kamis, 09/02/2012 15:46 WIB
  Ical Sindir Pemerintah Soal Ekonomi RI Belum Merata
• Kamis, 09/02/2012 15:37 WIB
  Awas! Ritel Asing Pakai Perusahaan Lokal Sebagai 'Boneka'
• Kamis, 09/02/2012 13:51 WIB
  7 Gubernur Siap Realisasikan Surplus 10 Juta Ton Beras, Tapi...

Rabu, 17/03/2010 11:38 WIB
BKPM Minta Menara Telekomunikasi Dibuka Untuk Asing 
Suhendra - detikFinance

Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai sektor menara telekomunikasi (BTS) perlu dibuka untuk investor asing. Masuknya asing diharapkan bisa menopang kebutuhan pembangunan BTS, karena belum maksimalnya pendanaan dalam negeri.

Kepala BKPM Gita Wirjawan mengatakan kebutuhan pembangunan BTS hingga 5-7 tahun ke depan mencapai 200.000 menara. Hal ini untuk menopang kebutuhan BTS di berbagai daerah yang masih terbatas dan menekan blank spot yang masih sering terjadi.

"Selama ini (pendanaan lokal) belum terbukti menopang," tegasnya saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (17/3/2010).

Ia sangat optimis jika pelaku asing diberikan kesempatan untuk masuk, maka akan sangat menopang kebutuhan investasi menara BTS sebesar Rp 70-80 triliun per tahun di dalam negeri.

Namun kata dia, jika pelaku asing tidak diberikan kesempatan masuk, maka ia tidak terlalu banyak berharap adanya ekspansi pembanguna menara bisa tercapai sesuai dengan target, mengingat pendanaan perbankan dalam negeri pun masih terbatas

"Kalau ini ditutup, kita tidak terlalu ambisius," katanya.

Gita menambahkan pihaknya tidak terlalu berharap sektor menara telekomunikasi ini bisa dibuka seluruhnya untuk asing, namun paling tidak sektor ini bisa diberikan celah bagi asing untuk masuk dalam jumlah terbatas.

"10%, 20%, 40%, atau 51%, yang penting ada keterbukaan," katanya.

Menurutnya saat ini terjadi perbedaan pandangan antara kementerian komunikasi dan informasi dengan BKPM. Pihak BKPM melihat dibukanya menara telekomunikasi untuk asing dilihat dari aspek peluang bisnis dan investasi sedangkan Kementerian Komunikasi dan Telekomunikasi lebih melihat dari aspek teknis, yang lebih menghendaki sektor ini tertutup untuk asing.

"Kita limpahkan hal ini ke Menko Perekonomian dan Pak Presiden," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah sedang merevisi Perpres mengenai daftar negatif investasi (DNI) di antaranya bidang kesehatan, menara telekomunikasi, pendidikan, sektor kreatif, pariwisata, dan pertanian. Dari sekian itu setidaknya sektor menara telekomunikasi yang paling alot pembahasannya.
(hen/dnl)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!