• Kamis, 09/02/2012 19:36 WIB
  Anggito Abimanyu Pikir-pikir Daftar Jadi Bos OJK
• Kamis, 09/02/2012 18:01 WIB
  Sudah Banyak Untung, Saatnya Bank Turunkan Bunga Kredit!
• Kamis, 09/02/2012 16:09 WIB
  LPS Beri Beberapa Trik agar Yawadwipa Bisa Mulus Beli Bank Mutiara
• Kamis, 09/02/2012 13:16 WIB
  Alasan BI Menurunkan BI Rate 25 Bps
• Kamis, 09/02/2012 12:51 WIB
  BI Rate Turun Jadi 5,75%
• Kamis, 09/02/2012 11:42 WIB
  DPR Yakin Ada 'Permainan' di Balik Niat Yawadwipa Beli Bank Mutiara

Jumat, 12/03/2010 15:06 WIB
Calon DG BI
Perry Warjiyo Akan Tegakkan Aturan Pengawasan Bank 
Herdaru Purnomo - detikFinance

Jakarta - Presiden telah menetapkan nama-nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Siti Chalimah Fadjrijah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Uji kepatutan dan kepatutan (fit and proper test) direncanakan akan digelar melalui Komisi XI DPR pada awal April 2010 nanti, setelah DPR selesai reses.

Salah satu calon Deputi Gubernur tersebut adalah Direktur Riset Kebijakan Moneter Perry Warjiyo. Dirinya akan mendesak penegakan ketentuan dalam bidang pengawasan.

"Yang paling mendesak adalah penegakan ketentuan. Saya kira itu, saya punya kepercayaan teman-teman pengawasan itu mampu untuk memeriksa dan rekomendasikan temuan yang harus ditindaklanjuti," ujar Perry ketika ditemui wartawan di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (12/03/2010).

Oleh karena itu, lanjut Perry, yang perlu dilakukan dalam penegakan ketentuan tersebut yakni ada beberapa teknik yang harus diperbaiki.

Perry memaparkan beberapa langkah konkrit untuk penegakan ketentuan :

• Perlu review ketentuan yang ada, supaya ada kejelasan rule of game. Mana ketentuan yang tak bisa ditawar dan mana ketentuan yang adjustment diskresi bisa dilakukan.
• Adanya kejelasan proses pengambilan keputusan, di antara Pengawas, Direktur dan Dewan Gubernur. Kewenangan tersebut harus jelas serta proses bisnis yang harus jelas.
• Perlunya motivasi ke pengawas untuk penegakan ketentuan. Selama ini BI didera berbagai hal maka harus jadi pompa motivasi. Pengawas yang menegakkan ketentuan harus
• diapresiasi dan dimotivasi.

Tidak hanya kepada pembenahan di internal tubuh BI, Perry juga memaparkan perlunya koordinasi dengan institusi luar untuk pengawasan. "Peningkatan koordinasi pengawasan, misalnya dengan Bapepam-LK, dan juga transparansi ke publik tentang kondisi perbankan secara kontinyu. Supaya publik ikut awasi kondisi perbankan. Karena perbankan untuk masyarakat," tuturnya.

Intinya jika memang terpilih, Perry akan dilakukan sebuah reformasi. "Bahwa BI harus bisa berikan signal dimana kita bisa berubah, we are reforming. Kita akan tunjukkan kita berubah dan tunjukkan mana perbankan yang baik dan mana yang kurang baik. sinyal itu harus dilakukan," ungkapnya.

Meskipun rekam jejaknya adalah di bidang kebijakan makro ekonomi dan moneter, dengan penuh percaya diri Perry berani untuk bersaing memperebutkan kursi Deputi Gubernur di bidang pengawasan perbankan.

"Bukan saya tidak tahu prinsip dasar pengawasan. Background saya juga keuangan, saya juga pernah di IMF yang aspeknya menyangkut aspek keuangan," kata Perry.

Karir Perry di Bank Indonesia dimulai sejak tahun 1984 sebagai staff perencanaan kredit. Sebelumnya, pria lulusan Universitas Gajah Mada jurusan akuntansi ini juga pernah bekerja di dunia akunting sebagai akuntan publik.

Pada tahun 1991, Perry memfokuskan studinya di bidang Moneter dan Keuangan dengan mengambil tingkat Master di Universitas Iowa di Amerika Serikat.

Ia juga sempat menjabat sebagai staf Gubernur Bank Indonesia dan menduduki salah satu jabatan di International Monetary Fund (IMF) menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Terakhir, Perry mengambil program Doktor (S3) bidang Ekonomi dan Moneter yang juga di Universitas Iowa.

(dru/dnl)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!