• Jumat, 10/02/2012 06:52 WIB
  Bunga Deposito Bank BUMN Turun Paling Banyak
• Kamis, 09/02/2012 19:52 WIB
  Ketua Bapepam Ramaikan Perebutan Kursi Pejabat OJK
• Kamis, 09/02/2012 19:36 WIB
  Anggito Abimanyu Pikir-pikir Daftar Jadi Bos OJK
• Kamis, 09/02/2012 18:01 WIB
  Sudah Banyak Untung, Saatnya Bank Turunkan Bunga Kredit!
• Kamis, 09/02/2012 16:09 WIB
  LPS Beri Beberapa Trik agar Yawadwipa Bisa Mulus Beli Bank Mutiara
• Kamis, 09/02/2012 13:16 WIB
  Alasan BI Menurunkan BI Rate 25 Bps

Rabu, 10/03/2010 07:47 WIB
Sri Mulyani: Atas Nama Reformasi DPR Menyalahkan Saya 
Ramdhania El Hida - detikFinance

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali curhat setelah dirinya dipersalahkan oleh DPR karena menyelamatkan Bank Century. Namun Sri Mulyani tidak merasa menjadi target.

"Saya pikir untuk mereformasi departemen keuangan itu gampang tapi ternyata terlihat susah. Di parlemen mereka bicara reformasi, tapi atas nama reformasi tersebut mereka menyalahkan saya," ujarnya diiringi gemuruh tepuk tangan para tamu dalam 'Foreign Press Gathering' di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin, Jakarta, Selasa malam (9/3/2010).

Sri Mulyani tidak merasa dirinya menjadi target dari Pansus Bank Century yang dengan jelas menyebutkan namanya sebagai orang yang bertanggung jawab atas pemberian dana bailout Bank Century.

"Saya tidak merasa saya itu target. I have to think for a second," jawabnya mengenai pertanyaan salah satu wartawan asing yang menanyakan alasan mengapa Sri Mulyani menjadi target Pansus.

Sri Mulyani yakin jika semua pihak berpikir jernih dan objektif serta menyerahkan masalah pada hukum maka tidak akan dipolitisasi.

"Untuk prosesnya seharusnya hukum tidak dapat disetir politik. Kebijakan untuk mem-bailout itu, jika ada proses yang salah harus dibuktikan dan diproses hukum, itu tidak akan ada masalah tapi akan jadi masalah karena dicampur politik," ujarnya.

Sri Mulyani menyatakan sejauh ini tidak ada yang protes atas kebijakan yang dilakukannya untuk menyelamatkan Bank Centuy.

"Presiden juga bilang, semua harus dilihat secara proporsional apakah kebijakan itu salah atau benar, kalau di-impact benar atau salahnya bisa dilihat dari dampaknya. Selama ini tidak ada komplain tentang kebijakan itu," ungkapnya.

Mengakhiri jawabanya, Sri Mulyani menyampaikan "Indonesia is always noise, always messy, but policy is always previllege".

Seperti diketahui, DPR telah memutuskan proses pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) Bank Century bermasalah. DPR dalam lampiran kesimpulannya meminta Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani non-aktif karena dinilai ikut terlibat dalam kasus tersebut.

(nia/qom)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!