• Sabtu, 04/02/2012 13:07 WIB
  Ngumpetin Data Pajak, Bank Tertua Swiss Digugat AS
• Sabtu, 04/02/2012 12:14 WIB
  Duh! Sekelas BPOM dan MUI Saja ada Pungli
• Sabtu, 04/02/2012 11:37 WIB
  Tarif Tol Jagorawi-Cimanggis Ditetapkan Rp 3.500
• Sabtu, 04/02/2012 10:58 WIB
  Walah! Kenaikan Upah Minimum Jadi Kampanye Kepala Daerah
• Sabtu, 04/02/2012 10:42 WIB
  Kenaikan Upah Jadi 'Lonceng Kematian' Pengusaha Kecil
• Sabtu, 04/02/2012 10:37 WIB
  Upah Minimum Kecil Karena Industri Belum Bisa Efisien

Selasa, 09/02/2010 13:27 WIB
Sri Mulyani: Belum Semua Lembaga Negara Siap Reformasi Birokrasi 
Ramdhania El Hida - detikFinance

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan 12 Kementerian dan Lembaga (K/L) belum 100% siap melaksanakan reformasi birokrasi. Akibatnya, anggaran reformasi birokrasi dan hukum sebesar Rp18,07 triliun dalam APBN 2010 belum dapat dicairkan.

Sri Mulyani mengatakan sebanyak 11-12 K/L masih 30% kesiapannya dalam menjalankan reformasi birokrasi.

"Tapi ini masih dalam taraf seberapa tergantung progres mereka. Ada yang baru 30%, ada yang 70%. Itu sekarang sedang dilakukan pengkajiannya oleh para menteri pengarahnya," ujarnya saat ditemui di Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, Selasa (9/2/2010).

Karena itulah, anggaran dalam APBN 2010 untuk reformasi birokrasi belum bisa dicairkan, sebab alokasi anggarannya belum jelas.

"Tapi ini masih dalam taraf seberapa tergantung progress mereka," ujar Sri Mulyani.

Sebagai informasi, dalam alokasi anggaran prioritas nasional tahun anggaran 2010 disebutkan pemantapan reformasi birokrasi dan hukum serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional dianggarkan sebesar Rp 18,07 triliun.

Anggaran tersebut terdiri dari reformasi birokrasi sebesar Rp 774 miliar, di bidang hukum dianggarkan sebesar Rp 216,3 miliar, pemantapan demokrasi sebesar Rp 223,6 miliar, dan keamanan nasional sebesar Rp 16,858 triliun.

Dalam reformasi birokrasi, pemerintah memfokuskan pada empat hal yaitu peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan sistem peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS, penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah.

(nia/dnl)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!