• Kamis, 02/02/2012 15:31 WIB
  Kredit Perbankan di Yogya Capai Rp 17,9 Triliun Selama 2011
• Kamis, 02/02/2012 15:12 WIB
  Bank Mutiara Kembali Dilego Rp 6,7 Triliun Hingga 1 Mei 2012
• Kamis, 02/02/2012 11:59 WIB
  LPS: Dana 136.890 Nasabah Bank Tak Dijamin Penuh
• Kamis, 02/02/2012 11:06 WIB
  Bunga Deposito Tinggi Tak Selalu Menguntungkan
• Rabu, 01/02/2012 14:18 WIB
  Pemerintah Tambah Utang Rp 1,3 Triliun dari Jualan Sukuk
• Selasa, 31/01/2012 18:12 WIB
  Wuih! Gaji Miranda Goeltom di BI Capai Rp 164 Juta/Bulan

Selasa, 09/02/2010 12:57 WIB
SBY Tak Respons 2 Surat DPR Soal Gubernur BI 
Herdaru Purnomo - detikFinance

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memberikan batas waktu bagi Presiden untuk segera mengirimkan nama-nama calon Gubernur Bank Indonesia (BI).

Pasalnya sudah dua kali DPR mengirimkan surat untuk mendesak Presiden segera memberikan nama-nama tersebut.

"Saat ini tidak ada jawaban dari Presiden, hanya ngambang begitu saja. Padahal sampai sekarang sudah dua kali dikirimkan surat kepada Presiden," ujar Anggota Komisi XI, Andi Rahmat ketika berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Selasa (9/2/2010).

Ia menegaskan, jika surat kedua nanti tetap saja tidak diindahkan oleh Presiden maka DPR akan memberikan deadline dan bersikap tegas.

"Karena ini mengenai kelangkapan sebuah lembaga negara. Harusnya dan sudah semestirnya jadi prioritas bagi Presiden," tegas Andi.

Andi berpandangan posisi Gubernur BI yang hanya dirangkap oleh Deputi Gubernur Senior Darmin Nasution bisa membuat BI terganggu melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Seperti diketahui, Posisi Gubernur BI kosong sejak pertengahan Mei 2009 lalu setelah Boediono mundur untuk menjadi calon Wakil Presiden. Posisi Gubernur BI saat ini masih dijabat sementara oleh Darmin Nasution, yang terpilih menjadi Deputi Gubernur Senior BI pada 11 Mei 2009.

Posisi Deputi Gubernur BI bidang pengawasan perbankan saat ini juga kosong setelah Siti Fadjrijah terkena stroke sehingga tidak bisa melaksanakan tugasnya. Posisi tersebut saat ini dirangkap oleh Budi Rochadi Deputi Gubernur BI bidang sistem pembayaran.

DPR melalui Komisi XI telah membahas masalah kekosongan deputi gubernur dengan pihak BI, menyusul kekosongan posisi yang ditinggalkan Siti Fadjrijah.

"Jika memang beliau berhalangan, dan tetap tidak bisa menjalankan tugasnya ya segera diganti. Kita sudah ada pembicaraan informal dengan BI, dan sudah mendesak bank sentral untuk memberikan kepastian dan kejelasan status Bu Fadjrijah," tuturnya.

Andi berpendapat, BI harus segera memberikan usulan untuk mengganti Siti Fadjrijah dengan Deputi Gubernur baru.

"Tidak bisa rangkap jabatan, nanti BI akan kesulitan," tandasnya.

(dru/qom)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!