• Selasa, 07/02/2012 15:25 WIB
  Minat Beli Bank Mutiara, Yawadwipa Harus Lulus Syarat BI
• Selasa, 07/02/2012 15:07 WIB
  Yawadwipa Kirim Surat Resmi Beli Bank Mutiara Rp 6,75 Triliun
• Selasa, 07/02/2012 14:52 WIB
  Gita Wirjawan Belum Lihat Bos Yawadwipa Si Peminat Bank Mutiara
• Selasa, 07/02/2012 14:41 WIB
  Yawadwipa Beli Bank Mutiara Rp 6,7 Triliun Seperti Lelucon
• Selasa, 07/02/2012 14:06 WIB
  Pembeli Bank Mutiara: Motif Politik Atau Money Laundering?
• Selasa, 07/02/2012 11:52 WIB
  Beli Bank Mutiara Rp 6,7 Triliun, Kantor Yawadwipa Tak Ada 'Tanda Kehidupan'

Selasa, 09/02/2010 08:24 WIB
3 Tujuan Audit Investigasi Lanjutan BPK atas Bailout Century 
Herdaru Purnomo - detikFinance

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi lanjutan terkait kasus Bank Century. Audit tersebut mempunyai tiga tujuan utama.

Pertama, mengidentifikasi kemana saja dan kepada siapa saja dana yang berasal dari FPJP (Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang) dan PMS (Penyertaan Modal Sementara) diberikan.

Kedua, ada atau tidaknya pihak-pihak lain yang diduga melakukan dan atau menerima pembayaran dari Bank Century secara tidak sah (melawan hukum) dalam proses pemberian dan/atau penyaluran FPJP dan PMS.

Ketiga, mengidentifikasi ada/tidaknya perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan indikasi kerugian keuangan negara/kerugian perekonomian negara pada kasus Bank Century.

Sebelumnya, audit investigasi lanjutan dilakukan BPK sesuai dengan permintaan DPR melalui surat No. PW.001/0066/DPR-RI/I/2010 tanggal 6 Januari 2010, tentang
permintaan melakukan audit investigasi lanjutan atas aliran dana FPJP dan PMS.

DPR meminta BPK untuk membuka hal-hal yang belum jelas dalam hal yang berhubungan dengan bailout Bank Century.

Namun menurut siaran pers dari BPK, Selasa (9/2/2010), pihaknya mengalami kendala dalam pelaporan hasilnya atau untuk memberikan data secara lengkap kepada Pansus DPR.

Data tersebut meliputi Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), karena terkendala oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 28 ayat (b) yang berbunyi "Anggota BPK dilarang mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melakukan tugas yang melampaui batas kewenangannya kecuali untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana".

BPK berpendapat bahwa Pansus dapat menggunakan Undang-Undang No. 6 Tahun 1954 Pasal 19 tentang Penetapan Hak Angket DPR yang mengizinkan Panitia Angket meminta kepada Pengadilan Negeri yang berkuasa di daerah hukum yang bersangkutan untuk menyita dan/atau menyalin dokumen-dokumen yang dimaksud dari Bank Indonesia.

"Setelah ada penetapan pengadilan, BPK akan menyerahkan semua dokumen keterangan yang dimiliki untuk membuka semua hal yang dibutuhkan demi kelancaran penyelesaian tugas Pansus," demikian siaran pers BPK.

Rencananya pada malam ini BPK akan menemui Pansus DPR untuk memaparkan progress audit investigasi lanjutan tersebut.

(dru/qom)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!