• Rabu, 08/02/2012 12:02 WIB
  SBY Rapat Terbatas Bahas Kinerja BUMN
• Rabu, 08/02/2012 12:01 WIB
  Dirut: 2011 Tahun Terburuk dalam Hidup Merpati
• Rabu, 08/02/2012 11:59 WIB
  Pemprov DKI akan Lakukan Pemutihan Izin Ribuan Minimarket Ilegal
• Rabu, 08/02/2012 11:43 WIB
  Mau Naik Jabatan, PNS Harus Bebas Korupsi
• Rabu, 08/02/2012 11:40 WIB
  Dirut Merpati: Dahlan Iskan Tak Izinkan Saya Mundur
• Rabu, 08/02/2012 11:29 WIB
  Pemprov DKI Hanya Tutup 9 Minimarket Ilegal di 2011

Sabtu, 23/01/2010 10:55 WIB
RI Berlakukan Pengawasan Berlapis Terhadap Barang Impor 
Ramdhania El Hida - detikFinance

Jakarta - Menghadapi banjirnya barang-barang impor pasca berlakunya perdagangan bebas yaitu ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA), pemerintah akan memberlakukan pengawasan berlapis kepada barang impor.

Demikian disampaikan Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (22/1/2010).

Dikatakan Edy, barang-barang impor yang masuk ke Indonesia akan melalui tiga lapis pengawasan. Jika ditemukan kejanggalan, lanjutnya, Indonesia berhak menolak atau mengajukan tuntutan hukum.

"Strategi pengawasannya kita bikin tiga lapis yaitu mulai dari barang itu diekspor oleh negara asalnya, di border (perbatasan), dan di pasar dalam negeri," jelasnya.

Edy menyatakan jika barang-barang impor itu lolos di perbatasan, maka barang-barang tersebut bisa dicegat di pasar ketika beredar. Artinya, pemerintah tidak lakukan hambatan nontarif, tetapi menggunakan hak sesuai aturan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia).

"Selama ini kita sibuk dengan kewajiban kita dalam perdagangan internasional dan belum optimal menggunakan hak kita," ujarnya.

Edy mengungkapkan ketika barang-barang impor masuk, Indonesia berhak meneliti apakah dokumennya benar atau tidak. Dan jika palsu, Indonesia berhak menolak dan memberikan hukuman. Begitu ada barang masuk, tambahnya, Bea dan Cukai berwenang melakukan validasi dokumen termasuk surat keterangan asal (SKA) dari manapun asalnya.

"Tiap negara berhak untuk melindungi dari barang-barang tidak legal dan melanggar hak cipta. Pertama akan dilihat bentuknya, seperti jenis kertasnya, warnanya dan lainnya. Setelah itu akan dilihat keaslian surat seperti tanda tangannya, dan diteliti kebenaran pengisian datanya," jelasnya.

Edy menyatakan, sebenarnya Indonesia sudah mengembangkan sistem "online" untuk tukar-menukar informasi dalam perdagangan dengan negara lain. Ditjen Bea dan Cukai sudah mengembangkan Sistem Informasi dan Analisa Perdagangan (SIAP) dan diharapkan sistem itu bisa dipakai bersama dengan negara-negara lain.

"Melalui sistem itu maka dapat dengan cepat diketahui berapa banyak yang dikirim dari suatu negara ke kita, sehingga jika jumlahnya lebih maka Bea Cukai akan menahan kelebihannya," ujarnya.

Terkait kemungkinan membludaknya barang impor setelah pelaksanaan AC-FTA, Edy menjelaskan ada sistem peringatan dini untuk mendeteksi jika terjadi lonjakan masuknya barang impor.

"Kalau misalnya ada dumping, penanganan dilakukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI)," tutup Edy.

(nia/dnl)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!