• Kamis, 02/02/2012 15:31 WIB
  Kredit Perbankan di Yogya Capai Rp 17,9 Triliun Selama 2011
• Kamis, 02/02/2012 15:12 WIB
  Bank Mutiara Kembali Dilego Rp 6,7 Triliun Hingga 1 Mei 2012
• Kamis, 02/02/2012 11:59 WIB
  LPS: Dana 136.890 Nasabah Bank Tak Dijamin Penuh
• Kamis, 02/02/2012 11:06 WIB
  Bunga Deposito Tinggi Tak Selalu Menguntungkan
• Rabu, 01/02/2012 14:18 WIB
  Pemerintah Tambah Utang Rp 1,3 Triliun dari Jualan Sukuk
• Selasa, 31/01/2012 18:12 WIB
  Wuih! Gaji Miranda Goeltom di BI Capai Rp 164 Juta/Bulan

Kamis, 26/11/2009 18:51 WIB
LPS: Bailout Century Sesuai UU 
Herdaru Purnomo - detikFinance

Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan seluruh suntikan dana bailout (Penyertaan Modal Sementara/PMS) yang dikucurkan kepada Bank Century sebesar Rp 6,7triliun sudah sesuai dengan UU LPS, sehingga hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan dana bailout Rp 2,8 triliun tidak berdasarkan hukum tidak benar.

Demikian disampaikan oleh Kepala Eksekutif LPS, Firdaus Djaelani di Kantor Pusat Bank Mutiara, Jakarta, Kamis (26/11/2009).

"LPS melakukan PMS sesuai dengan undang-undang LPS dimana hal tersebut digunakan untuk memenuhi CAR (Rasio Kecukupan Modal) Century sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI)," ujarnya.

Dikatakan Firdaus, Perpu No. 4 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) yang ditolak oleh DPR arahnya hanya kepada kebijakan yang diambil oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dimana KSSK mengambil keputusan bahwa Bank Century dinyatakan gagal dan berdampak sistemik. Lalu kemudian menyerahkan kepada LPS sesuai dengan UU LPS.

"Perpu tersebut stop sampai di KSSK menyerahkan kepada LPS sesuai undang-undang. LPS juga menjalankan penyelamatan dengan memberikan PMS sesuai undang-undang. Jadi tidak ada hubungannya antara Perpu yang ditolak dan dicabut oleh DPR kepada PMS yang dilakukan LPS, karena LPS menjalankan sesuai dengan undang-undang," papar Firdaus.

Ia juga menegaskan UU LPS tidak mewajibkan LPS untuk melakukan pemberitahuan lebih dulu kepada Komite Koordinasi ataupun kepada DPR mengenai dana penyertaan modal.

Selain itu Firdaus memaparkan, jika pada saat dicabutnya Perpu JPSK oleh DPR dan di saat itu suntikan dana ke Bank Century dihentikan dan Century harus ditutup, maka negara akan rugi hingga Rp 6,9 triliun.

"Hal ini dikarenakan untuk tahap sebelumnya LPS telah memberikan PMS sebesar Rp 3,9 triliun jika ditambahkan dengan biaya penggantian dana nasabah sebesar Rp 3 triliun maka kerugian negara akan mencapai Rp 6,9 triliun dan tidak akan kembali dana tersebut," tuturnya.

Namun, lanjutnya, dana bailout sebesar Rp 6,7 triliun yang telah digelontorkan kemungkinan masih akan kembali sangat besar. "Dan manajemen pun telah optimis Century saat ini dengan nama Mutiara akan terjual sama dengan nilai bailout ," pungkasnya.

(dru/dnl)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!