• Senin, 16/01/2012 07:26 WIB
  Wawancara Khusus (2)
  MS Hidayat: Perlu Ada Orang Seperti Tommy Kembangkan Mobnas
• Senin, 16/01/2012 06:54 WIB
  Wawancara Khusus (1)
  MS Hidayat Blak-blakan Soal Ambisi Mobnas Indonesia
• Senin, 09/01/2012 08:14 WIB
  Wawancara Suhu Yo
  Tahun Naga Air, Tahun Bisnis Susah Mengalir
• Jumat, 02/12/2011 07:03 WIB
  Wawancara Deputi Gubernur BI:
  Membedah Wajah Perbankan RI di 2012
• Jumat, 30/09/2011 13:30 WIB
  Wawancara CEO Stanchart Indonesia
  Indonesia Punya Bank Terbaik dan Tahan Krisis
• Selasa, 09/08/2011 14:19 WIB
  Wawancara Dirjen Bea Cukai
  Setoran Bakal Seret, Bea Cukai Tutup Kebocoran

Selasa, 20/10/2009 21:40 WIB
Visi Energi Darwin Saleh 
Nurseffi Dwi Wahyuni - detikFinance

Jakarta - Calon kuat Menteri ESDM Darwin Saleh sudah punya visi tersendiri dalam membangun sektor energi di Indonesia. Darwin mencoba menjawab semua keraguan yang ada mengenai kapasitas dirinya untuk menjadi Menteri ESDM.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini mengatakan, masih perlunya pembenahan menyeluruh untuk memperbaiki ketersediaan energi di tanah air. Dalam program energi nasional, menurut Darwin perlu ada penguatan diversifikasi dan konservasi.

Diversifikasi yaitu dengan memperluas ke energi-energi primer yang bisa diperbaharui, seperti biofuel dari etanaol dan kelapa sawit, dan juga dengan energi baru terbarukan (EBT) seperti angin matahari, dan panas bumi. Demikian petikan wawancara Darwin dengan beberapa wartawan ketika ditemui di kampus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok, Selasa (20/10/2009):

Kabarnya anda dipercaya SBY jadi Menteri ESDM, produksi migaskan diproyeksikan akan terus menurun, apa yang akan anda lakukan untuk meningkatkan hal tersebut?


Sebenarnya saya belum bisa jawab, tunggulah Pak SBY bisa umumkan. Untuk lebih jauh lagi, ketika saya dipanggil memang ada indikasi mungkin saya mau ke sana,

beliau (SBY) sebutkan tidak ESDM tapi energi. Beliau minta saya untuk siap masuk kemana saja dan saya bilang saya siap. Saya kira nantilah kita bincang lebih
dalam terobosannya apa. Tapi setahu saya sebagai ekonom, lifting minyak kita saat ini tidak sampai 1 juta barel per hari (bph). Padahal dulu 1 juta bph, bahkan tahun
1995 sekitar 1,5 juta bph. Kalau dikalkulasikan, produksi dengan Kebutuhan kita, maka kita harus mengimpor 20 persennya. Ini ada hubungan dengan tingkat produksi

karena sumur kita adalah sumur-sumur yang sudah tua. Dalam program energi nasional, hal ini diperkuat dengan melakukan diversifikasi dan konservasi. Diversifikasi itu yaitu dengan memperluas ke energi-energi primer yang bisa diperbaharui, seperti biofuel ada yang dari etanaol dan kelapa sawit, dan juga dengan energi baru terbarukan (EBT) seperti angin matahari, dan panas bumi.

Itu semua ada di program. Kita juga secara on track hampir selesaikan proyek percepatan 10 ribu Megawatt tahap I. Itu sudah 50 persen kelar dan umumnya di Pulau Jawa dengan basisnya itu batubara. Batubara ini adalah sumber energi primer bukan terbarukan tapi non minyak. Rencananya komposisi Batubara menjadi 2 kali lipat di tahun 2015.

Pemerintahkan sudah membuatkan program bauran energi mixed dimana pada tahun 2025, 30 persen gas, minyak bumi 20 persen, batubara sekitar 33 persen, sisanya yang lain seperti panas bumi dan tenaga surya. itu sudah ada programnya.

Tapi menuju 2015, batubara masih akan diperbesar dan minyak bumi relatif akan turun. Itu namanya Konservasi penggunaan dan diversikasi sumber. Menjauhi minyak, memperbesar penggunaan batubara sementara dan akhirnya menjauhi minyak dan batubara dalam jangka panjang. Kembali persoalan bergantung kepada minyak ini akan mempengaruhi pada ketersediaan energi listrik kita.

Karena dari biaya operasional PLN itu 83 persennya digunakan untuk biaya BBM. Makanya dalam proyek 10 MW tahap I, dengan bahan dasar batubara jadi andalan dan di tahap II itu akan lebih mengandalkan panas bumi. Misalnya untuk minyak, itu potensinya masih cukup banyak, kita punya 60 cekungan dimana 38 cekungan sudah dieksplorasi, dan dari 38 cekungan itu, 15 cekungan sudah produksi.

Reformasi apa yang akan anda lakukan di Departemen yang akan anda pimpin?


Arus reformasi birokrasi sudah di Depkeu, dan kejaksaan dan kita akan lanjutkan itu. Implikasi dari reformasi birokrasi mereka yang ditempatkan itu betul-betul mereka yang punya prestasi dan terbukti kinerjanya.

Mereka yang ditempatkan akan mendapatkan balas jasa yang sepadan. Misalnya SBY cita-citakan paling rendah gaji tentara sekitar Rp 2,5 juta hingga Rp 3,5 juta. Reformasi birokrasi itu ada sanksi dan reward. Figur-figur yang tidak cakap dan tidak bisa sesuaikan diri dengan permintaan masyarakat dan tuntutan komitmen pemerintahan, itu mungkin akan dipindahkan ke tempat yang lebih pas buat dia.

Apa kalau anda masuk ke ESDM anda akan rombak jajaran posisi di Departemen ESDM?
Belum akan dikomentari karena belum tentu saya di sana, kan Presiden juga belum umumkan. Lagipula saya juga belum masuk ke situ.

Kalau berandai-anda bapak ditempatkan di Departemen ESDM yang merupakan salah satu departemen vital dan salah satu penyumbang penerimaan terbesar ke negara, lalu akan dibawa kemana nanti sektor ini?


Sebagai ekonom, kalau kita coba dalami segala perpektif konsekuaensi kebutuhan dalam kaitan dengan kendala yang muncul terkait kekayaan tambang di satu pihak dengan pemenuhannya di hilir sebagai energi maupun bahan baku energi itu menurut saya sudah relatif terang, bukan lagi misteri.

Tinggal bagaimana mewujudkannya. Misalnya, setelah kita identifikasi persoalan kita sudah itu sudah sampai tahap so what. So what-nya yaitu ada konversasi dan diversifikasi yang sudah saya jelaskan tadi yaitu melalui renewable energy dan Energi Baru Terbarukan. Itu sudah sampai ke tingkat bauran energi dimana kita punya patokan 2015 ke 2025.

Di 2015, ada strategi realistik dengan memperbesar batubara dari 15 persen menjadi 30 persen, dan mengurangi minyak dari 53 persen ke 20 persen. Tapi batubaranya masih relatif meningkat. Tapikan kita masih jauh kebauran ke depan. Visi kita ke depan seperti itu, makanya kita menuju ke situ. untuk menuju ke situ kita butuh itu dan butuh listri untuk investasi dan demi penciptaan lapangan kerja. Matriksnya sudah jelas, tinggal schedule-nya ditepati pelaksanaannya.

Menteri akan kerja sesuai schedule, dan para Dirjennya juga. Sebenarnya itu sudah ada mapping-nya. sekarang tinggal apakah kita bisa melaksanakan itu, itu tinggal top manajemen di Kementerian teknis di sana untuk capai itu serta didukung jajarannya. Pers dan DPR sebagai pengontrol, yang mana program yang tidak sesuai schedule dan kelihatan molor.

Kalau seperti itu saya lihat sebuah optimsime. Belum lagi batubara ada program gasification dan liquification atau pencairan batubara 9 miliar batubara sama dengan 1 juta barel batubara per hari. Kita menuju kesana, tapi teknologinya juga harus dilihat karena isu global warning batubara berpolusi.

Dalam fit and proper test SBY meminta anda untuk meningkatkan investasi di sektor energi, langkah-langkah apa yang akan diambil?


Ngomong detailnya nanti, karena ngomong inikan harus ada masukan. Jangan lihat dari kejauhan tapi sudah ngomong. Kan ada people in charge, mereka harus dihargai dan saya akan dengarkan dulu masukan dari mereka. Tapi persoalan di energi termasuk minyak adalah persoalan suplai dengan daya dukung infrastuktur baik distribusinya maupun penyimpanan, dan itu butuh investasi.

Yang mau yang investasi banyak, cuma persoalannya bagaimana kecepatan kita layani para investor. Kita optimalisasi dengan menerapkan insentif dan disinsentif. Semua sudah ada UUnya. Bagi yang berkomitmen menggunakan EBT itu dikasih insentif. Kompensasinya bagaimana itu sudah jelas. Semuanya sudah diatur cuma bagaimana mengimplemtasikannya. Itulah tantangan untuk bergerak di sektor rill.

Jika anda terpilih menjadi Menteri ESDM, bagaimana dengan penyelesaian kasus-kasus yang ditinggalkan menggantung seperti Senoro, Cepu, Tangguh dan lain-lain?

Kebijakan Pak SBY itu adalah kebijakan yang menggunakan tolak ukur dan kasat mata yang dalam hal ini aturan. Tapi di lain pihak tidak hidup dalam pakem-pakem atau koridor hukum saja, namun juga harus melakukan judgement dengan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ada waktunya persoalan tidak ada hitam dan putih. Tapi perlu ada judgement yang muncul dari dorongan. Namun kaya kasus seperti Tangguh, Donggi dan sebagainya, saya belum bisa sampaikan bagaimana pandangan saya. Tapi yang jelas sebagai ekonom, saya dibina oleh SBY untuk kedepankan nasionalime ekonomi, bukan nasionalisasi. Namun Nasionalisme ekonomi yang terbuka, realistis terhadap pengusaha luar dan dalam negeri dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Sejauh itu dimungkinkan maka kita akan review dari waktu ke waktu untuk pastikan kepentingan nasional bisa terjamin. Misalkan untuk harga jual gas Tangguh, itu nanti bisa diterjemahkan. Tangguh itu kita tahu dinegosiasikan dalam tingkat tarif yang kerendahan, waktu itu sudah syukur segitu. Sejauh secara hukum dimungkinkan dan pembeli mau negosiasi, ini peluang untuk benar-benar ke depankan kepentingan nasional.

Khusus untuk alokasi gas nasional, anda sebagai orang SBY, apakah anda tahu bagaimana kebijakan beliau, apakah lebih untuk domestik atau ekspor?

Kalau menyangkut gas itu pasti ke domstik. Kalau untuk ekspor itu dulu. Cuma masalahnya, kan gas kalau kita produksi itukan, kita harus jual. Kalau menjual itu harus yang tidak pakai biaya jadi yang terdekat.

Namun masalahnya bisa diserap tidak?

Kalau tidak bisa berarti harus dijual ke Pulau terdekat, Misalnya ke Pulau Jawa yaitu ke PGN dan PLN, berapa harganya kalau mereka sanggup jual, kalau tidak sanggup mau diapain? makanya saya bilang tadi, harus ada judgement untuk memutuskan itu. Itukan kasusnya kalau belum terjadi, Jika untuk kasus Donggi Senoro dimana konsorsium sudah memiliki perjanjian jual beli dengan pembeli asal Jepang, tapi Jusuf

JK minta gas dialokasikan untuk domestik?

Sejak tadi pagi, apa-apa yang lalu itu sudah selesai. Kita akan pelajari apa yang bisa dilanjutkan ya dilanjutkan, apa yang bisa diperbaiki ya kita perbaiki. Cuma yang jelas kita hidup dalam peradaban internasional dimana ada norma dan aturan yang harus kita hormati supaya kita hidup yang bagus. Di satu sisi kita butuh investasi tapi di satu sisi kita berlaku sepihak itu nggak boleh seperti itu. Yang jelas Kita semua nasionalis tapi nasionalis itu ada yang luas, ada yang sempit.

Profil Darwin Saleh:

Kelahiran: Riau 29 Oktober 1960

Pendidikan:

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Doktor Ilmu Manajemen FEUI, setelah sebelumnya menempuh S2 bidang Administrasi Bisnis di Middle Tennessee State University (MTSU), Tennessee, AS, dan S1 Ilmu Ekonomi di FEUI

Jabatan Sebelumnya:

Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Partai Demokrat
Anggota DPR RI dari Dapil Lampung
Pengajar Fakultas Ekonomi UI.
Staf ahli dekan fakultas ekonomi UI
Corporate Banking Officer di Bank Duta di bidang pembiayaan proyek pertambangan dan migas.

(epi/dnl)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!