• Selasa, 07/02/2012 15:25 WIB
  Minat Beli Bank Mutiara, Yawadwipa Harus Lulus Syarat BI
• Selasa, 07/02/2012 15:07 WIB
  Yawadwipa Kirim Surat Resmi Beli Bank Mutiara Rp 6,75 Triliun
• Selasa, 07/02/2012 14:52 WIB
  Gita Wirjawan Belum Lihat Bos Yawadwipa Si Peminat Bank Mutiara
• Selasa, 07/02/2012 14:41 WIB
  Yawadwipa Beli Bank Mutiara Rp 6,7 Triliun Seperti Lelucon
• Selasa, 07/02/2012 14:06 WIB
  Pembeli Bank Mutiara: Motif Politik Atau Money Laundering?
• Selasa, 07/02/2012 11:52 WIB
  Beli Bank Mutiara Rp 6,7 Triliun, Kantor Yawadwipa Tak Ada 'Tanda Kehidupan'

Rabu, 30/09/2009 19:20 WIB
Sri Mulyani Tantang DPR Buka-bukaan Soal Century 
Herdaru Purnomo - detikFinance

Jakarta - Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian makin 'risih' dengan berbagai spekulasi yang muncul dari kalangan DPR terkait laporan awal audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai bailout Bank Century yang menelan Rp 6,7 triliun.

"Kami ingin dinyatakan secara gamblang dan rinci supaya tidak terjadi hasutan pencemaran nama baik. Selama ini seolah-olah dimunculkan dalam berita dan paparan publik pemberitaan yang tidak baik dan dibeberkan dalam paparan publik," tandasnya dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu (19/9/2009).

Sri mulyani mengatakan, dirinya tidak mau timbul spekulasi di kalangan masyarakat mengenai pihak-pihak yang dianggap melakukan pelanggaran dalam keputusan bailout Bank Century.

"Kita mengharapkan seluruh pihak itu tidak berspekulasi, jadi ada bukti dan data, apalagi itukan data dari BPK maka harus buka-bukaan. Siapa yang melakukan tindak pidana, kapan, sehingga tidak menimbulkan suasana yang dapat menimbulkan spekulasi yang tidak perlu. Jika ada indikasi korupsi kami senang jika segera ditangani," paparnya.

Selain itu, Sri Mulyani menegaskan, jika memang benar dalam rekomendasi Komisi XI DPR dikatakan adanya pidana penyelewengan dalam proses bailout Bank Century, maka dirinya mendorong agar dilakukan penyelidikan secepatnya.

"Saya selaku Menteri Keuangan mendorong agar pidana tersebut dapat diselesaikan secara secepatnya dan transparan dengan menggunakan koridor hukum," tegasnya.

Menurutnya Komisi XI jangan asal ngomong adanya tindakan pidana, tapi harus dijelaskan kapan terjadinya, siapa yang melakukan dan dalam kapasitas apa, siapa yang terlibat dan bertanggung jawab.

"Dan jika merugikan dana negara, apakah dana masyarakat, nasabah, atau LPS itu harus dijelaskan. Kami ingin dinyatakan secara glambang dan rinci supaya tidak terjadi hasutan pencemaran nama baik," cetusnya.
(dnl/qom)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!