• Kamis, 09/02/2012 17:35 WIB
  Pemda Sulsel Dituding Tak Becus Garap Potensi Ekonomi Bahari
• Kamis, 09/02/2012 17:18 WIB
  Pengusaha Ritel Bantah Minimarket Makin Menjamur di Jakarta
• Kamis, 09/02/2012 16:46 WIB
  PT Pos Siap Kirim 245.000 Surat & 16.000 Paket di 2012
• Kamis, 09/02/2012 15:46 WIB
  Ical Sindir Pemerintah Soal Ekonomi RI Belum Merata
• Kamis, 09/02/2012 15:37 WIB
  Awas! Ritel Asing Pakai Perusahaan Lokal Sebagai 'Boneka'
• Kamis, 09/02/2012 13:51 WIB
  7 Gubernur Siap Realisasikan Surplus 10 Juta Ton Beras, Tapi...

Kamis, 13/08/2009 13:52 WIB
Kadin Siapkan Jalan Tengah Outsourcing dan Pesangon 
Suhendra - detikFinance

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terus mendorong-dorong pemerintah untuk segera melakukan revisi undang-undang  No 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Kadin memiliki pemikiran agar dalam revisi tersebut harus dicari jalan tengah antara menghapuskan pesangon dengan mengurangi jumlah tenaga outsourcing.

Ketua Umum Kadin MS Hidayat mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan desakan kepada pemerintah untuk me-review kembali UU No 13 tahun 2003, meski sebelumnya pemerintah menegaskan tidak akan merevisi.

"Ini terkait dengan review undang-undang No 13,  catatan kita terkait dengan pesangon di luar negeri nggak ada, kenyataannya di hindari oleh perusahan-perusahaan besar," kata Hidayat disela acara Workshop Outsourcing di kantornya, Kamis (13/8/2009).

Rencananya dalam waktu dekat, Kadin akan mengajak bicara pemerintah secara akal sehat terkait review UU No 13 tahun 2003 diantarnya masalah outsourcing yang selama ini dilakukan bisa dikurangi termasuk mengenai adanya ketentuan tinjauan pemberlakuan pesangon.

Dikatakannya masalah outsourcing, di negara seperti India sudah sangat lazim, termasuk diterapkan kebanyak sektor untuk semua level jenis pekerjaan bahkan sampai level CEO.

"Kita inginkan masalah review ini, bisa diletakan secara proporsional, bisa perusahan yang memakai outsourcing untuk selanjutnya menjadi karyawan tetap," ucapnya.

Hidayat mengatakan jika review UU No 13 tahun 2003 sudah menjadi keputusan pemerintah, maka pihaknya mewakili pengusaha di dalam negeri sangat siap untuk diajak terlibat untuk melakukan dengar pendapat di DPR khususnya masukan mengenai pesangon dan outsourcing.

"Kita akan masukan (usulan) pada September ini," katanya.

(hen/qom)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!