• Sabtu, 04/02/2012 13:07 WIB
  Ngumpetin Data Pajak, Bank Tertua Swiss Digugat AS
• Sabtu, 04/02/2012 12:14 WIB
  Duh! Sekelas BPOM dan MUI Saja ada Pungli
• Sabtu, 04/02/2012 11:37 WIB
  Tarif Tol Jagorawi-Cimanggis Ditetapkan Rp 3.500
• Sabtu, 04/02/2012 10:58 WIB
  Walah! Kenaikan Upah Minimum Jadi Kampanye Kepala Daerah
• Sabtu, 04/02/2012 10:42 WIB
  Kenaikan Upah Jadi 'Lonceng Kematian' Pengusaha Kecil
• Sabtu, 04/02/2012 10:37 WIB
  Upah Minimum Kecil Karena Industri Belum Bisa Efisien

Minggu, 14/06/2009 17:25 WIB
Menkeu: Utang Jadi Isu Semua Negara 
Suhendra - detikFinance

Jakarta - Ramainya isu utang yang digulirkan oleh banyak kalangan (LSM, pengamat, parpol) pada masa kampanye pilpres ini membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani turun tangan menjelaskan posisi utang Indonesia termasuk dari luar negeri.
 
Menurutnya topik utang sering diangkat dalam tema kampanye atau evaluasi kinerja pemerintah. Padahal kata dia masalah utang ini semua terjadi di banyak negara.
 
"Terlepas dari pilihan politik masing-masing, fakta jangan sampai diburamkan. Isu utang adalah isu yang di semua negara ada. Yang terpenting dari pemerintah yang saat ini mengelola, kita perlu menyampaikan transparansi dan akuntabilitasnya," kata Sri Mulyani dalam acara konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Minggu (14/6/2009).
 
Diakuinya, masalah utang di Indonesia menjadi sangat tegang karena media, masyarakat termasuk LSM menggunakan isu utang ini sebagai refleksi terhadap kekecewaan di masa orde baru. Menurut Sri Mulyani, pada masa orde baru inilah posisi utang ditempatkan tidak transparan.

"Bahkan sering disebut, keuangan negara selama jaman orba bocor 30 persen," kilahnya.

Namun kata dia, sekarang ini rezim berubah, yaitu keseluruhan proses sejak reformasi dalam prosedur proses penganggaran semua dibahas oleh pemerintah dan DPR yang disetujui dalam UU APBN. Di antara komponen dalam APBN antara lain pembiayaan defisit atau utang.

Masalah utang, lanjut Sri Mulyani, harus dikelola secara terbuka. Meskipun ia mengatakan ada suatu periode pemerintahan di Indonesia, justru bukan utang yang dominan tetapi penjualan aset dari pengambilalihan dari swasta.

"Tapi sejak 2001 tidak lagi privatisasi atau penjualan aset sebagai hal yang dominan melainkan penerbitan surat berharga," jelasnya.

Sri Mulyani menambahkan kenaikan jumlah utang secara nominal, baik dalam bentuk rupiah, yen, atau dolar terjadi karena akumulasi utang pada masa lalu. Akumulasi ini disebabkan masa jatuh tempo dan strategi fiskal, karena terkait langkah refinancing atau repayment.
 
"Utang kita naik tinggi sewaktu krisis ekonomi 1997-1998," ucapnya.
 
Saat ini kata Sri Mulyani, Indonesia masih memiliki ikatan utang di beberapa kreditor utama yaitu Jepang, ADB dan World Bank. Rasio utang Indonesia terhadap PDB setiap tahunnya terus turun meski jumlah hutangnya terus bertambah. Pada tahun 2009 ini rasio utang terhadap diperkirakan hanya mencapai 32 persen atau turun dari tahun 2004 yang mencapai 57 persen. (hen/lih)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!