• Selasa, 07/02/2012 17:22 WIB
  Ini Dia Daftar 17 BUMN yang Dapat PMN Rp 12,05 Triliun di 2012
• Selasa, 07/02/2012 17:13 WIB
  Anggaran Kementerian BUMN 2012 Rp 142 Miliar, Naik 1% Saja
• Selasa, 07/02/2012 16:28 WIB
  SBY: Ada Jutaan Orang Tidur Tak Nyenyak karena Perut Lapar
• Selasa, 07/02/2012 13:28 WIB
  Cegah Nyabu, Pilot Garuda Wajib Tes Kesehatan Setiap Bulan
• Selasa, 07/02/2012 13:05 WIB
  Anthoni Salim Siap Boyong Philippine Airlines
• Selasa, 07/02/2012 12:57 WIB
  Lagi-lagi! Malaysia 'Ekspor' Barang Bekas ke Indonesia

Rabu, 27/05/2009 12:14 WIB
Pengusaha Rokok Keberatan Pajak Rokok Daerah 
Wahyu Daniel - detikFinance

Jakarta - Pemerintah dan DPR menyepakati adanya pajak rokok daerah. Namun pengusaha rokok tetap keberatan karena pajak baru tersebut merupakan pungutan pajak ganda bagi pengusaha rokok.

Demikian disampaikan Direktur Komunikasi HM Sampoerna Niken Rachmad di sela-sela keterangan pers di Graha Niaga, Jakarta, Rabu (27/5/2009).

"Itu memberatkan kami. Kami sudah dipajaki, lalu dipajaki lagi. Dari asosiasi produsen rokok juga mengajukan keberatan karena pengaruhnya akan besar bagi industri rokok," katanya.

Niken menjelaskan, selama ini perusahaan rokok sudah dikenai pungutan cukai dan pajak retribusi. Adanya pajak rokok daerah akhirnya akan menambah beban bagi perusahaan.

"Bagi kami itu pajak ganda. Karena sudah ada pungutan cukai, pajak distribusi, kalau ada pajak daerah ini berarti pajak ganda, apalagi hasil cukai sudah dibagi ke daerah. Jadi menurut kami itu pajak ganda," katanya.

Sebelumnya, Wakil Panitia Anggaran Hary Azhar Azis menjelaskan salah satu poin yang sudah disetujui dalam pembahasan RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah adanya pajak rokok daerah.

"Poin yang sudah disepakati adalah pajak rokok daerah, tapi besarannya masih dibahas. Pemerintah usulkan 10% fix sementara DPR minta minimal 20%. Tujuannya untuk mengurangi konsumsi rokok, semata-mata untuk kesehatan," katanya.

Sedangkan untuk larangan rokok kretek di AS, ia menambahkan asosiasi rokok juga tidak setuju atas larangan tersebut.

"Dari asosiasi tidak setuju keputusan itu, namun kami (HM Sampoerna) selama ini tidak ada ekspor ke sana," tambahnya.
(dnl/lih)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!