• Kamis, 23/02/2012 10:42 WIB
  Wah! Dalam 2 Bulan Sudah Ada 39 PNS Pajak Kena Hukuman
• Kamis, 23/02/2012 08:48 WIB
  Minyak Makin Mahal, Laba AirAsia Anjlok 46% di 2011
• Kamis, 23/02/2012 08:34 WIB
  Waduh! Utang Pemerintah Naik Lagi Jadi Rp 1.837 Triliun
• Rabu, 22/02/2012 18:28 WIB
  HPP Beras Naik 30% Jadi Rp 6.600/Kg
• Rabu, 22/02/2012 17:53 WIB
  Biar Keren, Pelabuhan Kalibaru Diganti Jadi New Tanjung Priok
• Rabu, 22/02/2012 17:47 WIB
  Incar Kursi Pejabat BPK, Petinggi Demokrat Dicecar Soal Independensi

Senin, 20/04/2009 11:05 WIB
Sanitasi Buruk, Indonesia Kehilangan Rp 58 Triliun per Tahun 
Suhendra - detikFinance

Jakarta - Masalah sistem sanitasi yang buruk membuat Indonesia menjadi negara yang harus menanggung potensi kerugian hingga Rp 58 triliun per tahunnya. Hal ini terkait produktivitas masyarakat yang terganggu karena kerap jatuh sakit gara-gara sanitasi yang buruk.

"Hasil kajian program air dan sanitasi yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2007 mencatat kerugian ekonomi karena sanitasi yang buruk mencapai Rp 58 triliun per tahun atau setara dengan 2,3% PDB," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto saat membuka acara strategi sanitasi perkotaan, di kantornya Senin (20/4/2009).

Djoko menjelaskan hal ini bisa terjadi karena masyarakat harus melakukan pengeluaran untuk berobat dan terganggunya produktivitas kerja masyarakat karena sakit.
 
Padahal menurut Djoko, dengan sanitasi yang baik, bukan hanya mendongkrak keuntungan ekonomi, sanitasi yang baik dapat menopang kesehatan masyarakat yang baik, peningkatan kualitas lingkungan termasuk pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah dan lain-lain.
 
Dijelaskan Djoko, saat ini kota-kota di Indonesia masih belum memiliki fasilitas sanitasi yang memadai. Ia mencontohkan untuk fasilitas sanitasi dalam bentuk sistem pengolahan air terpusat atau off site sanitation yang hanya berada di 11 kota dengan cakupan pelayanan hanya 2,33%.
 
Sedangkan untuk pengelolaan air limbah setempat atau on site sanitation masih mendominasi sistem sanitasi di Indonesia yaitu 71,06% yang umumnya hanya dalam bentuk septik tank yang belum semuanya memenuhi standar.
 
"Bahwa masalah air minum dan sanitasi merupakan urusan wajib pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat besar," katanya.
 
Untuk itu pada hari ini sebanyak 17 pemerintah daerah menandatangani kesepatan percepatan pembangunan sanitasi. Saat ini sebanyak 30 kota di 9 provinsi sedang menggalakan pembangunan sanitasi dengan pendekatan strategi sanitasi kota (SSK). Rencananya Departemen Pekerjaan Umum akan mensosialisasikan masalah SSK ke 226 kota lainnya di Indonesia.
 
Seperti diketahui masalah buruknya sanitasi di Indonesia tidak terlepas dari masalah anggaran yang miris, berdasarkan perhitungan untuk pembangunan sanitasi ideal pertahunnya membutuhkan anggaran Rp 6 triliun. Sedangkan dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat per tahunnya hanya Rp 600 miliar saja.

(hen/lih)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!