• Kamis, 09/02/2012 13:08 WIB
  PPATK Laporkan Lagi 6 Transaksi Mencurigakan PNS Kemenkeu
• Kamis, 09/02/2012 12:36 WIB
  Dijiplak, Kao Gugat Sabun BIORF
• Kamis, 09/02/2012 12:07 WIB
  Ssst! Ini Dia Bocoran Revisi Aturan Waralaba
• Kamis, 09/02/2012 12:04 WIB
  Awas! Polisi Bakal Kawal Sensus Pajak
• Kamis, 09/02/2012 09:16 WIB
  Transaksi Mencurigakan Miliaran Rupiah Milik 153 PNS Diendus PPATK
• Kamis, 09/02/2012 08:31 WIB
  Pemerintah Serius Bangun Jalur Trans Sumatera

Sabtu, 29/11/2008 14:02 WIB
PLN Tak Boleh Untung 
Nurseffi Dwi Wahyuni - detikFinance

Jakarta - Aset-aset BUMN khususnya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tersebar di seluruh Indonesia. Dengan aset besar itu harusnya PLN bisa meraup untung, namun faktanya PLN tak pernah untung. Sebagai BUMN dengan kewajiban subsidi (PSO) PLN tak boleh untung.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Menneg BUMN M Said Didu di sela-sela workshop BUMN di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (29/11/2008).

"Kenapa karena kalau dia untung berarti dia mencuri, jadi anda jangan pernah bermimpi PLN bisa untung," ujarnya.

Said mengakui banyak kalangan yang mempertanyakan, kenapa aset PLN besar tapi untungnya kecil. Meski PLN memiliki aset terbesar dibanding BUMN lainnya tetapi menurut aturan PLN tidak boleh untung. "Sebab kalau dikasih subsidi maka margin harus nol, kalau PLN untung maka direksinya dicopot," ujarnya.

Saat ini jumlah kerugian PLN merupakan kerugian terbesar yang dialami BUMN, yakni sebesar Rp 80-90 triliun per tahun.

Said menambahkan kini ada sekitar 142 BUMN, dari 142 BUMN itu yang memiliki perolehan laba terbaik hanya 25 BUMN. Dibanding 5 tahun lalu, baik dari sisi aset, penjualan, laba dan belanja sudah meningkat signifikan.

Namun meski sudah mencapai perolehan yang signifikan, BUMN masih diganjal oleh 6 undang-undang yang mengakibatkan BUMN tidak selincah perusahaan swasta.

6 undang-undang itu adalah UU No 40 tahun 2007 soal korporasi, UU No 8 tahun 1995 tentang pasar modal, paket undang-undang sektoral, paket undang-undang keuangan negara, UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN dan paket undang-undang pengawasan dan pemeriksaan.

"Problemnya adalah penyidik tidak bisa membedakan mana risiko bisnis dan mana yang merugikan negara, pokoknya kalau BUMN rugi itu dianggap merugikan negara, makanya tidak sedikit pejabat BUMN yang masuk penjara karena dianggap merugikan negara," ujarnya.

Padahal menurutnya kalau risiko bisnis harusnya berpikir lebih dalam, aset negara yang dipisahkan di BUMN sebagian besar adalah ekuitas. "Baru bisa dikatakan merugikan negara jika ekuitasnya itu tergerus jadi selama tidak tergerus itu tidak merugikan negara," ujarnya. (ddn/ddn)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!