• Kamis, 09/02/2012 19:36 WIB
  Anggito Abimanyu Pikir-pikir Daftar Jadi Bos OJK
• Kamis, 09/02/2012 18:01 WIB
  Sudah Banyak Untung, Saatnya Bank Turunkan Bunga Kredit!
• Kamis, 09/02/2012 16:09 WIB
  LPS Beri Beberapa Trik agar Yawadwipa Bisa Mulus Beli Bank Mutiara
• Kamis, 09/02/2012 13:16 WIB
  Alasan BI Menurunkan BI Rate 25 Bps
• Kamis, 09/02/2012 12:51 WIB
  BI Rate Turun Jadi 5,75%
• Kamis, 09/02/2012 11:42 WIB
  DPR Yakin Ada 'Permainan' di Balik Niat Yawadwipa Beli Bank Mutiara

Jumat, 21/11/2008 15:35 WIB
Bank Century: Bank Pertama 'Penikmat' Perpu JPSK 
Wahyu Daniel - detikFinance

Jakarta - Pemerintah pada 15 Oktober lalu telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK). Atas dasar Perpu JPSK itulah Bank Century kini diambil alih.

"Dasar hukumnya adalah Perpu JPSK dan UU LPS," jelas Ketua FSSK (Forum Stabilitas Sektor Keuangan) Raden Pardede saat ditanya mengenai dasar hukum pengambilalihan Bank Century, Jumat (21/11/2008).

Perpu ini merupakan amanat UU BI Nomor 3 Tahun 2004 pasal 11 ayat 5. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengungkapkan, Sri Mulyani mengatakan dalam Perpu ini diatur mengenai pengambilan keputusan saat terjadi kesulitan di sektor keuangan yang sifatnya sistemik yang bisa menular ke institusi keuangan lainnya.

Dalam Perpu No 4/2008 pasal 20, pengambilalihan oleh LPS memang memungkinkan, tapi perlu likuidasi terlebih dahulu. Dalam pasal 20 Perpu tersebut dikatakan:

Dalam hal terjadi keadaan yang dinilai membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, KSSK (Komite Stabilitas Sektor Keuangan) menetapkan:

• langkah-langkah penanganan Krisis termasuk perkiraan kebutuhan biaya penanganan Krisis;
• pemberian FPD kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas oleh Bank Indonesia yang pembiayaannya dari Pemerintah;
• pemberian bantuan likuiditas kepada LKBB yang mengalami kesulitan likuiditas oleh Pemerintah;dan
• penambahan modal berupa penyertaan modal sementara kepada bank/LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank) yang mengalami masalah solvabilitas yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPS/Pemerintah.

Pendanaan yang dimaksud dalam penanganan krisis akan menjadi beban pemerintah.

(qom/ir)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!