• Selasa, 07/02/2012 15:25 WIB
  Minat Beli Bank Mutiara, Yawadwipa Harus Lulus Syarat BI
• Selasa, 07/02/2012 15:07 WIB
  Yawadwipa Kirim Surat Resmi Beli Bank Mutiara Rp 6,75 Triliun
• Selasa, 07/02/2012 14:52 WIB
  Gita Wirjawan Belum Lihat Bos Yawadwipa Si Peminat Bank Mutiara
• Selasa, 07/02/2012 14:41 WIB
  Yawadwipa Beli Bank Mutiara Rp 6,7 Triliun Seperti Lelucon
• Selasa, 07/02/2012 14:06 WIB
  Pembeli Bank Mutiara: Motif Politik Atau Money Laundering?
• Selasa, 07/02/2012 11:52 WIB
  Beli Bank Mutiara Rp 6,7 Triliun, Kantor Yawadwipa Tak Ada 'Tanda Kehidupan'

Kamis, 03/07/2008 19:17 WIB
BI Rate Jangan Lebih 10% 
Suhendra - detikFinance

Jakarta - Kenaikan BI Rate perlahan tapi pasti. Ketua Kadin MS Hidayat mengingatkan, BI Rate yang terus naik bisa mengancam kinerja sektor riil. Hal itu terjadi jika BI Rate menembus level 10%, yang akan diikuti oleh kenaikan suku bunga perbankan.

"Saya menduga akan ada kenaikan BI Rate 9,5% bahkan sampai 10%, itu mengurangi kemampuan pengusaha untuk mendapatkan kredit murah, lending rate-nya bisa 16% sampai 17%," kata Ketua Umum Kadin MS Hidayat ketika ditemui dikantornya, Jakarta, Kamis (3/7/2008).

Namun Hidayat mengaku bisa mengerti alasan kenaikan BI Rate. Kebijakan itu penting untuk meredam inflasi yang sudah menembus 11%.

"BI rate saya dapat mengerti kenaikan itu karena dapat meredam inflasi, target pemerintah akhir tahun mencapai 11-12%," ujarnya.
 
Ia juga mengingatkan apabila inflasi sudah mencapai di dua digit maka akan susah dikendalikan. Bahkan kerugian inflasi tinggi, lanjut Hidayat, akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang memiliki pendapatan tetap.
 
Dengan kondisi tersebut, Hidayat memperkirakan dunia usaha tidak berani untuk melakukan ekspansi, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. "Pertumbuhan ekonomi akan turun, saya menduga hanya 6,1%," katanya.
 
Sementara sektor industri khususnya, Hidayat yakin tidak akan mengalami pertumbuhan lebih dari 5%.
 
"Ini dari dunia usaha bukan sebagai nada komplain, karena kami mengerti dengan kondisi yang buruk, kalau masalah tidak efisiensinya birokrasi saya akan komplain," jelasnya.
 
Lebih lanjut Hidayat mengatakan selain sektor riil yang terancam, beberapa proyek pemerintah pun akan mengalami nasib yang sama terutama mengenai perubahan biaya proyek menyusul menggilanya harga minyak.
 
"Perlu adanya eskalasi harga terutama untuk proyek-proyek EPC ataupun IPP. Sekarang pemerintah juga tidak berani membuka. Sebaikanya dibuka karena saya melihat ada ketakutan terhadap KPK, saya menyarankan dibuka saja," pintanya.
 
Bahkan menurutnya, sekarang ini kalangan kepala proyek pembangunan milik pemerintah takut mengambil inisiatif untuk mengambil keputusan.
 
"Saya mengimbau sebagai Kadin sebaiknya dibuka saja dari pada macet proyeknya," serunya lagi.
 



(hen/qom)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!