• Kamis, 09/02/2012 17:18 WIB
  Pengusaha Ritel Bantah Minimarket Makin Menjamur di Jakarta
• Kamis, 09/02/2012 16:46 WIB
  PT Pos Siap Kirim 245.000 Surat & 16.000 Paket di 2012
• Kamis, 09/02/2012 15:46 WIB
  Ical Sindir Pemerintah Soal Ekonomi RI Belum Merata
• Kamis, 09/02/2012 15:37 WIB
  Awas! Ritel Asing Pakai Perusahaan Lokal Sebagai 'Boneka'
• Kamis, 09/02/2012 13:51 WIB
  7 Gubernur Siap Realisasikan Surplus 10 Juta Ton Beras, Tapi...
• Kamis, 09/02/2012 13:08 WIB
  PPATK Laporkan Lagi 6 Transaksi Mencurigakan PNS Kemenkeu

Kamis, 16/08/2007 12:48 WIB
Wajib Pajak Naik 5X Lipat, Tapi Kok Tax Ratio Enggak 
Dadan Kuswaraharja - detikFinance

Jakarta - Kenaikan jumlah wajib pajak (WP) hingga 5 kali lipat ternyata tidak menyebabkan kenaikan rasio perpajakan atau tax ratio secara signifikan. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution pun merasa terusik oleh angka tax ratio dalam RAPBN 2008 yang ditetapkan 13,6%. "Katanya jumlah wajib pajak (WP) sudah naik 5 kali lipat, tapi tax ratio kok tidak bergeming," ujar Anwar usai mengikuti pidato kenegaraan dan keterangan pemerintah tentang RAPBN 2008 dan nota keuangan di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2007). Penerimaan perpajakan dalam nota keuangan 2008 mencapai Rp 583,7 triliun (13,6% PDB). Jumlah ini meningkat Rp 93,8 triliun atau 19,1% dibandingkan sasaran penerimaan perpajakan dalam RAPBN-P 2007 yang diperkirakan sebesar Rp 489,9 triliun. Rencana penerimaan perpajakan tahun 2008 itu berasal dari penerimaan negara pajak dalam negeri Rp 568,3 triliun dan pajak perdagangan internasional Rp 15,4 triliun. Untuk PNBP targetnya direncanakan Rp 175,6 triliun, lebih rendah Rp 16,2 triliun dibandingkan PNPB tahun 2007. Menurut Presiden SBY, penurunan PNBP terjadi karena adanya penurunan penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN dan penurunan PNBP lainnya. "Pemerintah terus melakukan berbagai langkah penyempurnaan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PNBP. Dan juga dilakukan optimalisasi dan intensifikasi penerimaan," jelas SBY. Anwar juga menyindir soal PNBP ini. "PNBP, Mahkamah Agung sudah masuk belum tuh," ujarnya sambil tertawa. Dalam kesempatan itu, Anwar juga meminta pemerintah terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangannya terkait gejolak pasar finansial dunia. "Kalau tidak ada transparansi, siapa yang beli SUN? Tidak laku itu. Dia jual SBI, SUN, inilah yang menjadi masalah," tandasnya. (qom/ir)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!